Kualitas pendidikan sebuah bangsa seringkali diukur dari hasil akhir siswanya. Namun, ada satu faktor fundamental yang menjadi fondasi dari semua proses belajar-mengajar: sarana dan prasarana. Tanpa fasilitas yang memadai, impian untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning akan sulit terwujud.
Inilah pesan kunci yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat. Menurutnya, kelayakan fasilitas pendidikan adalah salah satu indikator utama kemajuan suatu bangsa.
Fasilitas Pendidikan: Cermin Kemajuan Bangsa
Dalam sebuah acara terkait Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025, Wamendikdasmen Atip menyoroti hubungan langsung antara kualitas infrastruktur sekolah dengan kenyamanan proses belajar.
“Salah satu indikator, ciri dari kemajuan pendidikan satu negara, satu bangsa itu, adalah fasilitas pendidikannya yang memadai,” tegas Atip.
Ia menjelaskan bahwa ketika sarana dan prasarana di sekolah—seperti ruang kelas, laboratorium, atau perpustakaan—berada dalam kondisi baik, para guru akan merasa lebih nyaman dalam mengajar. Kenyamanan guru inilah yang menjadi modal awal untuk mentransfer energi positif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning) bagi para siswa.
Pendidikan Bermutu untuk Semua: Amanat Konstitusi
Peningkatan mutu pendidikan bukanlah sekadar program, melainkan sebuah amanat konstitusi yang wajib diwujudkan. Wamendikdasmen Atip mengingatkan bahwa misi utama pendidikan nasional adalah “menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua.”
“Kata kuncinya adalah mutu,” ujarnya. “Dan mutu itu tercermin dari sarana dan prasarana yang berkualitas.”
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa investasi pada infrastruktur pendidikan adalah langkah konkret dan berkelanjutan untuk memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.
Program Revitalisasi: Lebih dari Sekadar Pembangunan Fisik
Upaya peningkatan sarana dan prasarana ini diimplementasikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, yang diusung oleh Presiden Prabowo. Program ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah yang bertujuan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Namun, revitalisasi ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata. Widyaprada Ahli Utama Direktorat Sekolah Menengah Atas, Purwadi Sutanto, menambahkan bahwa program ini adalah sebuah transformasi menyeluruh.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi tiga kriteria utama:
- Aman: Siswa merasa terlindungi secara fisik dan psikologis.
- Inklusif: Tidak ada diskriminasi, dan semua siswa merasa diterima.
- Berkualitas: Didukung oleh fasilitas dan guru yang kompeten.
Hanya di lingkungan belajar seperti inilah peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Akuntabilitas: Tanggung Jawab Moral dan Administratif
Dengan adanya program revitalisasi berskala besar, Wamendikdasmen Atip memberikan peringatan keras mengenai pentingnya akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa ada dua jenis tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh pelaksana di lapangan.
Pertama, tanggung jawab administratif, yaitu laporan tertulis yang harus sesuai dengan fakta. Kedua, tanggung jawab moral, yaitu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai spesifikasi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan sekolah dan siswa.
“Pertanggungjawaban tidak hanya tertulis, tetapi juga harus sesuai spesifikasi dan benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah,” tegas Atip.
Kesimpulan: Investasi untuk Generasi Masa Depan
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah strategis yang dampaknya jauh melampaui sekadar bangunan fisik. Ini adalah investasi fundamental untuk menciptakan ekosistem belajar yang positif, aman, dan inklusif.
Dengan fasilitas yang memadai, guru dapat mengajar dengan nyaman, dan siswa dapat belajar dengan gembira. Inilah esensi dari joyful learning—sebuah kunci untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan siap bersaing di masa depan. Upaya bersama antara pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah menjadi krusial untuk memastikan program ini berjalan lancar dan berdampak nyata.